ISD V - WARGANEGARA DAN NEGARA

Hukum, Negara, dan Pemerintahan 

Pengertian hukum 

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Sifat dan ciri hukum

- Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

- Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.

- Peraturan itu bersifat memaksa.

- Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Sumber-sumber hukum

Sumber hukum ialah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang memaksa, jika dilanggar akan mendapatkan sangsi yang tegas dan nyata.
Sumber hukum dapat di lihat dari segi:

- Sumber-sumber hukum Material
Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materiil itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social, hubungan kekuatan politik, situasi social ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.

- Sedang Sumber Hukum Formal
Merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah UU, perjanjian antar Negara, yurisprudensi dan kebiasaan.

Pembagian hukum :
Pembagian Hukum Menurut Isinya:

- Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yag mengatur hubungan antara dua orang atau lebih dengan menitikberatkan masalah kepada kepentingan perorangan.
- Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan kenegaraan atau hubungan antara negara dengan perorangan (warga negara). 

Pembagian Hukum Menurut Tempatnya:  

1. hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara didalam suatu negara 
2. hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional 
3. hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dinegara lain yang harus ditaati apabila wargaegara masuk kewiayah negara lain 
4. hukum agama, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan bersama oleh masing-masing agama untuk para anggota pengikutnya

Pembagian Hukum Menurut Waktu Berlakunya: 

1. ius contitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara dalam suatu waktu tertentu dan didalam suatu tempat tertentu 
2. Ius Constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang
3. hukum asasi (hukum), yaitu hukum yang erlaku didalam segala waktu dan tempat didalam belahan dunia. 

Pengertian Negara

Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional (berdasarkan undang-undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Tugas utama negara

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial (saling bertentangan) agar tidak berkembang menjadi antagonisme yang berbahaya
2. Mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiata manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan seluruh masyarakat

Sifat-Sifat Negara 
1. Negara itu bersifat memaksa: agara peraturan perundangan-undangan ditaati oleh setia masyarakatnya dalam hal ini negara bersifat memaksa. dalam negara yang homogen makna sifat memaksa ini sifatnya hanya minim, sedangkan pada negar-negara yang masih baru ata masyarakatnya belum homogen maka sifat paksaan ini sangat terasa. 
2. Negara Memiliki Hak Monopoli: negara berhak menetapkan tujuna bngsanya secara monopoistis oleh karena itu bila ada aliran poitik tertentu, maka aliran poitik tersebut tidak akan dibiarkan hidup karena bertentangan dengan tujuan bagsa yang telah ditetapkan 
3. Negara Mencakup Segalanya: aturan perundang-undangan itu menjangkau seluruh masyarakatnya, oleh karena itu masyarakat didaam suatu negara harus mengikuti aturan-aturan yag ada pada negara tersebut

Bentuk Negara

Negara kesatuan:
1. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi 
2. Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi
Negara serikat:

1. Di dalam negara ada negara yaitu negara bagian.

Unsur-unsur Negara

  - Rakyat 

  Rakyat adalah semua orang mendiami wilayah suatu negara. Rakyat adalah unsur yang    terpenting dalam negara karena rakyat yang mendirikan dan membentuk suatu negara. Rakyat terdiri atas penduduk dan bukan penduduk.

  - Wilayah

Wilayah merupakan tempat tinggal rakyat di suatu negara dan merupakan tempat menyelenggarakan pemerintahan yang sah. Wilayah suatu negara terdiri atas daratan, lautan, dan udara. Batas-batas wilayah negara dapat berupa bentang alam contohnya sungai, danau, pegunungan, lembah, laut. Batas buatan contohnya pagar tembok, pagar kawat berduri, patok. Batas menurut ilmu pasti berdasarkan garis lintang, garis bujur.

     

  - Pemerintahan yang Sah

Pemerintahan yang sah dan berdaulat adalah pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi. Pemerintahan yang sah juga dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat serta pemerintahan negara lain.

  - Pengakuan dari Negara Lain

Negara yang baru merdeka memerlukan pengakuan dari negara lain karena menyangkut keberadaan suatu negara. Apabila negara merdeka tidak diakui oleh negara lain maka negara tersebut akan sulit untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Pengakuan dari negara yang lain ada yang bersifat de facto dan ada yang bersifat de jure. 
Pengakuan de facto, artinya pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara merdeka. Pengakuan seperti ini belum bersifat resmi. Sebaliknya, pengakuan de jure, artinya pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain sehingga terjadi hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan diplomatik.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Dalam rumusan singkat berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea IV adalah “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” .

Pengertian Pemerintah

Pemerintah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Pemerintah juga bisa diartikan sebagai penguasa suatu negera atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara atau wilayah tertentu.

Beda pemerintahan dengen pemerintah

" Pemerintah merujuk  kepada organ atau alat perlengkapan, sedangkan pemerintahan menunjukkan  bidang tugas atau fungsi ". 

Dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

Warga Negara Dan Negara
Pengertian Warga Negara

Warga negara merupakan terjemahan kata citizens (bahasa Inggris) yang mempunyai arti; warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara , sesama penduduk, orang setanah air. 

Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau   perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yg bernama  negara.

Kriteria Menjadi Warga Negara

Berdasar UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa orang asing dapat menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah memenuhi syarat dan tatacara yang diatur dalam peraturan dan undang-undang. Pada pasal 8, disebutkan “Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.” Sedangkan pengertian pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

Orang-orang yang Berada Dalam Satu Wilayah Negara

Menurut Kansil, orang-orang yang berada dalam wilayah suatu Negara dibedakan menjadi dua:
- Penduduk: Orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan Negara tersebut dan diperkenankan berdomisili dalam wilayah Negara itu.
- Bukan penduduk: Orang yang berada dalam wilayah suatu Negara untuk sementara waktu dan tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah Negara tersebut.

Pasal-pasal yang Dalam UUD ’45 Tentang Warga Negara

Pasal 26 UUD 1945:
1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal yang tercantum dalam UUD ’45 tentang hak dan kewajiban WNI

- Pasal 27 ayat 1-3
Mengatur tentang Kedudukan warga negara, Penghidupan dan pembelaan negara
- Pasal 28 ayat A – J
Mengatur tentang segala bentuk Hak Asasi Manusia.
- Pasal 29 ayat 2

     Mengatur tentang kebebasan atau hak untuk memeluk agama (kepercayaan )

- Pasal 30 ayat 1-5     
Mengatur tentang Kewajiban membela negara, Usaha pertahanan dan keamanan rakyat, Keanggotaan TNI dan Tugasnya, Kepolisian Indonesia dan tugasnya, Susunan dan kedudukan TNI & kepolisian Indonesia.
- Pasal 31 ayat 1-5
Mengatur tentang Hak untuk mendapat pendidikan yang layak , kewajiban belajar ,Sistem pendidikan Nasional ,dan Peran pemerintah dalam bidang Pendidikan dan kebudayaan-
- Pasal 33 ayat 1-5 
Mengatur tentang pengertian perekonomian ,Pemanfaatan SDA , dan Prinsip Perekonomian Nasional.
- Pasal 34 ayat 1-4  
Mengatur tentang Perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sebagai tanggung jawab negara.
 

Sumber : annisazainal's Wordpress, isd-lintang Blog, karinarisaf's Blog